JAKARTA – Pemerintah mulai menerapkan wacana new normal. Hal ini ditandai dengan penghentian kebijakan PSBB di beberapa wilayah dan diikuti pencabutan larangan mudik dengan membuka kembali akses keluar masuk ibukota.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ini mendapatkan kritik tajam dari anggota komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, di sela-sela kunjungan resesnya.
“New normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pake perasaan. Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekedar ikut kebijakan,” kata Netty, Senin (8/6/2020).
Sebagai ketua tim covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty mengingatkan pemerintah bahwa, pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.
Netty menegaskan, perencanaan dan pentahapan ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi covid-19. Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai.
Sebagaimana diketahui, pada 6 Juni terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jatim, Jakarta dan Papua.
“Badai pandemi masih terus mengintai kita. Per hari ini masih ada tambahan 672 kasus, sehingga total 31.186 kasus di Indonesia. Pasien dirawat sebanyak 18,837 orang.
Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?” tambah politisi wanita PKS ini.
Ia menambahkan, dirinya telah meninjau kondisi terkini penanganan covid-19 di Cirebon dan Indramayu.
“Kemarin saya menemukan kasus bayi berusia 50 hari terkonfirmasi positif covid-19 setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan saudaranya dari wilayah episenter covid-19. Selain itu, di dapil saya juga terdapat banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan, jangan sampai dimasa yang masih rawan ini, mengizinkan para santri untuk kembali ke pondok lagi.
“Demi kebaikan bersama, saya harap pemerintah dengan tegas memberikan arahan yang jelas kepada para pimpinan lembaga pendidikan dan dinas kesehatan daerah agar memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah,” tegasnya. (red)
