Komite I DPD RI Raker dengan Menko Polhukam Bahas 5 Isu Strategis dalam Penanganan Covid–19

oleh -161 views
Teras Narang Ketua Komisi I DPD RI

JAKARTA -Rapat Kerja (Raker) lewat video conference kembali digelar oleh Komite I DPD RI pada Jumat (8/5/2020). Raker kali ini mengundang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Raker yang diikuti oleh seluruh anggota Komite I DPD RI juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Dalam Raker ini dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang.

Teras Narang dalam sambutan pengantarnya, sempat mempertanyakan dan menyesalkan proses penundaan pilkada serentak 2020 menjadi Desember 2020 tidak melibatkan dan meminta pertimbangan DPD RI.

“Komite I berpandangan bahwa persoalan Pandemi Covid-19 membutuhkan optimalisasi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah, optimalisasi anggaran, optimalisasi upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan tindakan yang diperlukan lainnya. Selain itu, penundaan Pilkada di Desember 2020 membutuhkan kerja-kerja yang mendesak dan cepat dalam mempersiapkan payung hukum, validitas Data Pemilih, anggaran, penyelenggara, dan peserta di tengah Pandemi. Komite I menilai tentunya pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 kurang memperlihatkan sense of crisis dan akan mengurangi kualitas demokrasi di tingkat lokal karena dilakukan secara tergesa-gesa”, tegas Teras Narang.

Dalam Raker ini, Komite I DPD RI juga menyoroti soal lemahnya koordinasi kebijakan baik antar Kementerian/Lembaga ditingkat pusat maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Raker juga membahas 5 isu strategis dalam penanganan pandemi Covid – 19, diantaranya soal pilkada serentak 2020, RUU Cipta Kerja, otonomi khusus Papua, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kebijakan Kemenko Polhukam dalam penanganan Covid–19.

“Kami di Komite I DPD RI mendesak Menko Polhukam RI mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 baik antar Kementerian/Lembaga ditingkat Pusat maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah”, tegasnya. (red)