JAKARTA – Penerapan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan dasar yang kuat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berharap, proses manajemen risiko SPBE hendaknya menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan penerapan SPBE.
“Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko SPBE dapat disesuaikan dengan kondisi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing,” ujar Rini dalam AKSI SPBE (Ajang Komunikasi dan Sosialisasi SPBE) via daring, Rabu (13/5/2020).
Manajemen risiko sangat diperlukan dalam implementasi SPBE untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas. Selain menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan, manajemen risiko SPBE bisa meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE, meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE, dan menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN.
Untuk menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari SPBE, penetapan dan sosialisasi pedoman manajemen risiko SPBE telah dilakukan sebagai upaya strategis dalam membangun fondasi penerapan manajemen SPBE. Ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko SPBE pada instansi pemerintah.
Untuk itu, melalui AKSI SPBE diharapkan dapat bermanfaat serta meningkatkan pengetahuan pegawai ASN di bidang SPBE sehingga mampu menyalakan semangat dan tekad ASN untuk menggerakkan reformasi birokrasi berbasis SPBE secara terpadu.
“Antuasiasme yang tinggi dan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu semua menggambarkan semangat dan tekad yang tinggi dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang efisien, adaptif, responsif, dan kolaboratif,” pungkasnya. (red)
