KEKURANGAN anggaran Festival desa wisata ketiga untuk tingkat Jawa Tengah 2016. Padahal festival ini dinilai strategis sebagai ajang promosi dan saling bertukar pengalaman sesama pengelola desa wisata. Festival desa sedianya akan digelar di Karimunjawa, Kabupaten Jepara.
Festival desa wisata mulai digelar tahun 2014 di Purwokerto, kemudian 2015 di Banjarnegara. Atas pembatalan tersebut, sejumlah pengelola desa wisata mengaku kecewa.
Berdasar pengalaman sebelumnya, kegiatan festival desa wisata mampu menjadi ajang promosi kepada asosiasi pariwisata khususnya biro atau agen wisata dan masyarakat umum. Festival desa wisata juga mampu meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan desa wisata yang pada akhirnya menjadi sarana pembinaan dan motivasi bagi pengelola desa wisata,†kata Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora) Purbalingga, Ir Prayitno, M.Si Senin (25/4/2016)
Kepala Seksi Pengembangan Wisata Dinbudpar Jateng, Ir Prambudi Traju Trisno, MM, M.Si mengatakan, meski pelaksanaan festival dibatalkan, namun pihaknya berharap tidak mengurangi semangat para pengelola desa wisata dalam mengembangkan dan mempromosikan desanya.
“Dengan berat hati, kami beritahukann bahwa rencana kegiatan festival desa wisata tahun ini, dibatalkan. Pembatalan ini karena anggaran di dinas (Dinbudpar Jateng), dipangkas, dan akan digunakan untuk membiaya gaji serta pengelolaan SMA/SMK yang mulai diambil alih provinsi,†katanya.
Prambudi, mengakui kunjungan wisatawan ke desa wisata di Jateng semakin menunjukkan trend yang terus meningkat.
Wisatawan mulai beralih mengunjungi desa-desa wisata yang menarik dan unik, baik potensi alam, seni budaya maupun kulinernya,†kata Prambudi.
Bahkan, desa wisata Dieng Kulon yang dikelola oleh kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa sudah diakui di tingkat ASEAN. “Kunjungan wisata ke Dieng tidak saja wisatawan domestic, tetapi juga wisatawan mancanegara,†kata Prambudi.
Jumlah desa wisata di Jateng saat ini sekitar 147 desa. Persoalan yang masih perlu dibenahi dalam hal sumberdaya manusia pengelolanya. Selain itu, persaingan dan konflik kepentingan didalam desa wisata itu juga perlu mendapat perhatian.
“Perlu kerjasama yang baik antara pengelola desa wisata, sehingga akan saling bersinergi dan kompak dalam mengembangkan desanya sebagai desa wisata,†demikian Prambudi. (gr)
