JAKARTA – Kondisi Danau Toba kini kian mencemaskan. Sebab, danau yang tercipta akibat vulkanis ini telah menjadi lokasi pembuangan limbah dan sekaligus lokasi keramba jaring apung.
Kondisi Danau Toba diperkirakan akan makin memburuk jika aparat tak segera menindak para pelaku perusak lingkungan di danau indah itu.
Semestinya, Danau Toba jangan digunakan sebagai tempat budi daya ikan secara besar-besar, tapi akan lebih terawat jika diutamakan airnya sebagai destinasi pariwisata.
Kondisi ini terungkap dalam dialog kenegaraan ‘Peningkatan Kualitas Air Danau Toba’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Buruknuya air Danau Toba, disebabkan masih banyaknya keramba jaring apung (KJA), peternakan ikan perusahaan dan masyarakat, limbah domestik, hotel dan lain-lain.
Melihat kenyaataan tersebut, maka DPD RI mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk merealisasikan pengurangan KJA tersebut dari 63 ribu ton menjadi 10 ribu ton per tahun.
“KJA yang menjadi penyebab buruknya kualitas air itu adalah pakan ikan yang mencapai 70 persen, dan selebihnya limbah domestik masyarakat, hotel, dan lain-lain,” tegas Ketua Komite III DPD RI Parlindungan Purba.
Mencermati kualitas air Danau Toba, Sumatera Utara yang makin memburuk akibat kerambah jaring apung (KJA), peternakan ikan perusahaan dan masyarakat, limbah domestik, hotel dan lain-lain, maka DPD RI mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk merealisasikan pengurangan KJA tersebut dari 63 ribu ton menjadi 10 ribu ton per tahun.
Dalam mewujudkan 10 ribu ton ikan per tahun tersebut, Parlindungan mengatakan, Pemrpov harus tegas melaksanakan Pergub No.188/2017 tentang daya dukung dan daya tampung pencemaran di Danau Toba atas keberadaan produksi ikan KJA hingga tahun 2022 tersebut. (***/gr)
