Banyak Tenaga Medis Tumbang Terinfeksi Covid-19, PKS: Pemerintah Harus Segera Penuhi Kebutuhan APD yang Layak

oleh -240 views
Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta

JAKARTA – Kamis (16/4/2020) diberitakan 46 tenaga medis di RS Kariadi, Semarang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Sementara Jumat (17/4/2020) diberitakan 150 tenaga medis di DKI Jakarta juga positif terinfeksi Covid-19.

Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sabtu (18/4/2020) di Jakarta menyatakan, “Dua hari ini kita mendengar kabar kurang mengenakkan, bahwa 46 tenaga medis di RS Kariadi Semarang dan 150 tenaga medis di DKI Jakarta positif terinfeksi Covid-19. Hampir bisa dipastikan penyebabnya adalah minimnya APD, kalau pun ada, mungkin kualitasnya belum sesuai standar. Pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan APD layak untuk para tenaga medis dan tenaga pendukungnya di seluruh Indonesia.”

Wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini menambahkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan sekitar 600 – 700 ribu APD. Namun, pemerintah harus bisa memprediksi berapa jumlah total pasien yang nanti akan ditangani sampai pandemi ini benar-benar mereda. Setiap tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 membutuhkan sekitar 10 APD per-hari dalam tugasnya, bahkan bisa juga 20 APD per hari, tergantung dari kualitas bahan dan jenis tugas para tenaga medis. Mungkin perlu dipikirkan juga untuk menciptakan jenis APD yang aman dipakai sampai berkali-kali, untuk menghemat anggaran. Dihitung juga berapa lama prediksi pandemi ini di Indonesia. Setelah dihitung, itulah hasilnya yaitu jumlah APD yang harus disiapkan oleh pemerintah.

BACA JUGA BOS:   Di Tengah Pandemi Covid-19, FIKSI 2020 Lahirkan Calon Wirausahawan Muda Indonesia

“Kementerian Perindustrian memprediksi 4 bulan ke depan, hingga Juli 2020, penanganan Covid-19 membutuhkan 12 juta paket APD. Jika kita hitung kasar saja pandemi Covid-19 ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2020, sebagaimana prediksi Presiden Jokowi pandemi akan berakhir saat itu, maka untuk mudahnya 12 juta dibagi 4 bulan dikalikan 9 bulan menjadi sekitar 27 juta paket APD yang dibutuhkan. Sekitar 600 – 700 ribu paket yang telah disiapkan Pemerintah tentu masih jauh dari cukup. Jika harga APD Rp. 500 ribu / paket, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 13.5 triliun,” kata anggota Badan Anggaran DPR ini.

Pemerintah mengklaim bahwa APD tersedia cukup untuk dalam negeri, Menko Perekonomian yakin Indonesia bisa memproduksi 17 juta unit paket APD dalam setiap bulannya, sehingga tetap ingin mengekspor APD ke negara-negara yang membutuhkan.

Sukamta menimpali pernyataan pemerintah tersebut :

Pertama, jika memang kita bisa memproduksi sebanyak itu dalam 1 bulan, kenapa di lapangan para tenaga medis mengeluhkan langkanya APD? Sampai ada yang membuat APD darurat dengan jas hujan dari plastik yang sangat tipis. Kepala Staf TNI AD Andika Perkasa saja menyampaikan tertatih-tatihnya RSPAD untuk menyiapkan APD. Saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Rabu (15/4), ia mengeluhkan stok APD hanya cukup untuk 4-5 hari ke depan. Artinya, stok APD di RSPAD akan habis Senin (20/4/2020) besok.

Kedua, Saya berharap pemerintah melakukan prediksi dengan benar, sehingga ketemu angka yang relatif tidak terlalu meleset nantinya. Dari sini bisa dihitung jumlah real kebutuhan APD kita,” kata doktor lulusan Inggris ini.

BACA JUGA BOS:   Di Tengah Pandemi Covid-19, FIKSI 2020 Lahirkan Calon Wirausahawan Muda Indonesia

Ketiga, lanjut Sukamta, mestinya saat ini prioritas pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan APD dalam negeri. Beberapa negara melarang ekspor barang atau alat yang akan menjadi kebutuhan darurat dalam negeri, sementara pemerintah kita melalui pernyataan Menkeu Bu Sri Mulyani tetap akan melakukan ekspor dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi.

“Ekspor APD ini prioritas yang salah. Saya kira ekspor bisa dilakukan ketika ada jaminan APD sudah cukup dan pandemi sudah mereda. Apalagi sebenarnya, APD untk pemenuhan kebutuhan dalam negri juga membeli, bukan disumbangkan. Jadi para pengusaha tetap mendapatkan keuntungan. Walaupun negara mungkin tidak mendapatkan pendapatan atas pajak ekspor.

Jadi, jangan mengejar keuntungan ekonomi dan pajak dengan potensi mengorbankan nyawa Warga Negara Indonesia,” tegas Anggota Banggar DPR ini.

BACA JUGA BOS:   Di Tengah Pandemi Covid-19, FIKSI 2020 Lahirkan Calon Wirausahawan Muda Indonesia

Selain itu, Sukamta melanjutkan, pemerintah harus menjamin bahwa kualitas APD tersebut memenuhi standar kelayakan. Kami mendapat laporan di beberapa tempat bahwa APD yang ada tidak sesuai standar, seperti misalnya barang cacat sudah sobek, dst. Ini tolong diperhatikan. Para pelaku bisnis alat kesehatan hendaknya lebih mementingkan kepentingan kita bersama dalam memerangi pandemi Covid-19 ini, daripada mencari keuntungan semata dengan menyajikan kualitas alkes seadanya.

Sukamta menekankan bahwa tenaga medis ini merupakan garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19. Yang perlu diperhatikan juga adalah APD untuk para tenaga pendukungnya, seperti petugas keamanan, cleaning service, teknisi, bagian manajemen, dst, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Jangan sampai pemerintah lalai dalam mensupport tugas mereka dengan memberi fasilitas seadanya, bahkan kurang. Jika mereka tumbang, siapa yang akan menangani para pasien nantinya?

“Karena itu pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan para tenaga medis dan tenaga pendukungnya. Agar masyarakat percaya dengan pemerintah sehingga tumbuh optimisme. Jika pemerintah terkesan lalai dan kurang serius, ya jangan harap kepercayaan itu tumbuh di masyarakat. Meskipun begitu, apapun kondisinya, mari kita tetap optimis, bahwa kita bisa melalui semua ini dan memenangi pertarungan ini,” harapnya. (red)