Tiga Daerah Dipilih Sebagai Model Tata Kelola Pusat Pariwisata Bahari Berstandar Internasional

  • Whatsapp
Foto: Labuhan Bajo, NTT (ist)

BANTEN – Sebanyak tiga daerah yakni Kepulauan Seribu-Kota Tua, Labuan Bajo, dan Bali dipilih oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai Pusat Pariwisata Bahari Berstandar Internasional yang diharapkan bisa menjadi prototipe bagi destinasi wisata bahari lainnya.

Analisis mendalam mengenai langkah strategis ini berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Dukungan Pengembangan Potensi Wisata Bahari yang diadakan Kemenpar.

Acara bertema Pemetaan Permasalahan dan Solusi: Isu Strategis Pariwisata Bahari dan Rancang Bangun Model Tata Kelola dan Model Bisnis Pusat Pariwisata Bahari Berstandar Internasional ini diselenggarakan pada Kamis (12/9/2019) di Swiss-Belhotel Airport Banten.

“Selain itu ada beberapa deregulasi kebijakan yang sudah dilakukan. Kami juga membahas prospek pengembangan destinasi wisata bahari di Kepulauan Seribu-Kota Tua, Labuan Bajo, serta Bali, karena ketiganya akan menjadi contoh destinasi wisata bahari berstandar internasional bagi wilayah lain,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Kemaritiman Kementerian Pariwisata, Frans Teguh.

Hasil FGD juga menekankan pentingnya memperbanyak jumlah event bertaraf internasional guna memperkenalkan destinasi bahari Indonesia ke dunia. Adapun kegiatan-kegiatan menarik yang bisa disajikan dalam suatu festival wisata bahari seperti cruise, sailing, surfing, diving, wisata mancing (game fishing), dan lainnya.

“Dengan memperbanyak event tingkat internasional kami harap akan semakin banyak wisman yang berkunjung ke destinasi bahari Indonesia,” ujar Frans Teguh.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya juga menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan potensi wisata bahari Indonesia. Menurutnya, Indonesia kini memiliki semangat membangun sektor bahari melalui pintu pariwisata.

Lebih lanjut, Menpar Arief Yahya menyatakan bahwa kekayaan bahari Indonesia amat beragam. “Selain pantai, 70 persen jenis koral yang hidup di dunia terdapat di Indonesia. Sayangnya, kelebihan itu belum dikelola dengan baik, sehingga tidak memberi dampak positif bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Perlu terobosan yang lebih efektif untuk mendorong kemajuan wisata bahari kita,” jelas Menpar Arief Yahya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Pariwisata Bahari Indroyono Soesilo yang turut menegaskan Indonesia sebagai negara bahari. Karena itu, upaya meningkatkan kunjungan wisman dari sektor ini mesti semakin gencar dilakukan sehingga wisata bahari Indonesia dapat menjadi yang terdepan.

“Dalam pengembangan industri wisata bahari pun rencananya dalam lima tahun ke depan akan dibangun 127 kapal pesiar baru di seluruh dunia di mana 27 di antaranya merupakan kapal pesiar besar yang dapat mengangkut 3000 hingga 7000 penumpang,” jelas Indroyono Soesilo.

Di sisi lain, upaya ini tentu memiliki sejumlah tantangan yang mesti dihadapi. Adapun sejumlah tantangan dalam mengembangkan wisata bahari di Indonesia sendiri berkaitan dengan regulasi/kebijakan, sumber daya manusia, maupun pengemasan produk.

Untuk sisi regulasi, pemerintah berencana melakukan deregulasi terkait wisata bahari sehingga bisa meningkatkan minat investasi di bidang wisata bahari. Hasil FGD juga menyimpulkan perlunya rancangan model bisnis yang adaptif di tengah digitalisasi informasi sehingga bisa mendorong kepastian investasi wisata bahari.

Selain pembenahan regulasi serta pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, hal yang tak kalah penting adalah menyiapkan SDM kompeten di bidang pariwisata. Pentingnya SDM pariwisata yang handal juga disampaikan oleh Plt. Sekretaris Kementerian Pariwisata Ni Wayan Giri Adnyani.

“Penyelenggaraan atraksi di destinasi wisata bahari kelas dunia di tanah air harus didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia yang baik dan berkualitas sehingga perlu ada persiapan berupa pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata,” jelas Ni Wayan Giri Adnyani.

FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan kementerian dan pemerintah daerah terkait yaitu Kemenko Kemaritiman, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keamanan Laut RI, Bupati Manggarai Barat, Asdep Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata Provinsi DIY Yogyakarta, Perwakilan Industri (ASDP Indonesia Ferry, PADI, Pelindo II, Pelindo III, Andhika GAC) serta peneliti dari Pusat Pariwisata UGM. (gr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *