JAKARTA – Menanggapi trend bertambahnya jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) yang pada Sabtu (28/3/2020) menjadi 1.046 orang dan juga menyebar ke 24 provinsi di Indonesia.
Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Polhukam Sukamta meminta, pemerintah untuk mengevaluasi skenario penanggulangan Covid-19 atau Virus Corona yang telah berjalan dan segera membuat opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran virus.
“Opsi ‘lockdown’ yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tetang Kekaraninaan Kesehatan disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif Virus Corona karena pergerakan masyarakat antar wilayah masih terus terjadi. Pemerintah jangan menutup opsi ini, jika bisa menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran virus. Di beberapa negara opsi ini sudah dilakukan, termasuk negara tetangga Singapura dan Malaysia. Itu sebabnya sangat penting pemerintah transparan terhadap skenario yang akan dilakukan” kata Sukamta, Sabtu (28/3/2020).
Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan, bahwa jika opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa saja, hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek. Mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran virus. Pemerintah bisa melakukan lockdown terlebih dahulu di pulau Jawa selama 2 bulan. Jika data yang dipakai adalah data keluarga miskin, maka anggaran bantuan selama lockdown 2 bulan hanya membutuhkan sekitar Rp 12,5 trilliun.
“Berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin perbulan dengan rincian sebagai berikut : Beras 10 kg, daging ayam 2kg, ikan lele segar 2 kg, telur ayam ras 4 kg, minyak goreng 2 liter dengan harga terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000,- . Menurut data Badan Pusat Statistik per September 2019 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mencapai 12.555.900 orang ditambah maka, apabila dilakukan lockdown selama 2 bulan dibutuhkan sekitar Rp 12,5 trilliun,” kata Doktor lulusan Inggris ini.
Menurut Sukamta jika opsi lockdown ini dilakukan Pemerintah juga perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa. Perhitungan berdasarkan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa pemerintah harus memberikan stimulus sekitar 300 trilliun tujuannya agar perusahaan mau merumahkan karyawannya.
“Dana 300 trilliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN dan mungkin tidak sebesar itu. Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown. ” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (gr/red)
