DINAS Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta dikatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lakukan pemborosan anggaran. Hal ini membuatnya kesal lantaran dinas sering mengadakan festival yang memakan biaya besar sementara kondisi museum di Ibu Kota tidak pernah diperhatikan.
“Disparbud DKI, saya sudah katakan kita fokus bagusin museum. Soalnya museum kita lembab, ada yang tergenang. Saya contohin, salah satu pabrik mobil di Sunter luarnya banjir tapi dia bisa bangun pagar kan terus pasang pompa jadi enggak banjir. Masa museum kita yang tiap kali ada kelembaban air masuk ke dalam enggak bisa bikin selokan terus kasih pompa? Ini bikinnya tuh festival dan event seharga Rp 3-5 miliar macam-macam,” ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (19/11/2015).
Basuki mengatakan, rancangan anggaran Disparbud DKI di Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 mencapai Rp 300 miliar.
“Semua acara sewa sound system sampai ratusan juta rupiah. Alasannya, enggak bisa rawat (perangkat soundsystem),” kata Basuki,
Kemudian Basuki menengarai event organizer yang bekerja sama dengan Disparbud DKI telah menggelembungkan anggaran atau melakukan mark up.
Basuki memberi contoh, ketika Disparbud DKI menyelenggarakan pagelaran budaya di Taman Ismail Marzuki, sewa gedung melalui jasa EO mencapai Rp 400 juta.
Basuki menegaskan ia tidak akan lagi menggunakan jasa EO untuk acara-acara Pemprov DKI ke depannya.
“Terus yang lebih lucu lagi, pelatihan budaya Betawi ke Kepulauan Seribu anggarannya Rp 1 miliar untuk empat hari. Terus alat musiknya ditinggal enggak (di Kepulauan Seribu)? Enggak, mereka masih nyewa alat musiknya,” kata Basuki.
“Kamu bisa enggak main alat musik gambang kromong empat hari, terus ikut lomba dan alat musiknya enggak dikasih? Mending saya (Pemprov DKI) kasih (beli) alat musiknya?,” kata Basuki.
Basuki mengaku sengaja menyelenggarakan rapat anggaran bersama Disparbud DKI selama belasan jam, Rabu (18/11/2015) kemarin.
Menurut Basuki, banyak rancangan anggaran Disparbud DKI yang tidak termasuk skala prioritas. Banyak festival seni yang dianggarkan sekitar Rp 5 miliar tiap acaranya.
“Tahun 2015 kenapa enggak saya periksa? Saya enggak mau ribut sama DPRD, sama mereka (Disparbud), dan sama Mendagri. Tapi begitu masuk (KUA-PPAS) 2016, saya periksa nih dan mereka pikir saya tidak akan periksa,” kata Basuki. (gr)
