Sejarah Pidori di Tapanuli bagian Selatan (3)

Foto Ilustrasi: Lukisan Perang Padri. (ist)

*Oleh Budi Hatees

BENARKAH pidori begitu kejam hingga pantas disebut pelaku kejahatan kemanusiaan seperti streotipe yang hendak dibangun Basyaral Hamidy Harahap dengan buku Greget Tuanku Rao itu? Kita tak tahu persis, tapi pada paruh abad ke-19 itu, konflik social pecah di lingkungan masyarakat Minangkabau. Sekelompok orang, yang tak menyukai kaum adat karena didukung oleh kolonialis Belanda, memaklumatkan jihad sambil berteriak “Allohu Akbar!”

Bacaan Lainnya
Foto Ilustrasi: Lukisan Perang Padri. (ist)
Foto Ilustrasi: Lukisan Perang Padri. (ist)

Dimulai dari Bukit Kamang, seseorang bernama Tuanku Nan Rinceh, berusaha menegakkan sebuah masyarakat yang ideal: tak ada sabung ayam, judi, minuman keras, candu, dan zinah. Masyarakat madani, sebuah cita-cita yang dibawa Tuanku Nan Rinceh dari jazirah Arab—masyarakat yang dicita-citakan bangsa ini ketika menggelorakan reformasi pada 1998 lalu – dan diproklamirkan Tuanku Nan Rinceh dengan sepenggal kalimat “kembali ke syariat Islam”.

Pada zaman ketika Belanda sangat berkuasa di lingkungan masyarakat Minangkabau, semua warga pribumi diadu domba untuk melemahkan semangat Tuanku Nan Renceh. Kaum adat diberi gaji, diangkat sebagai pejabat, difasilitasi, dan dipaksa berhadap-hadapan dengan kaum agamis. Nilai-nilai adat yang dianut kaum adat, yang menjadi sistem social saat itu, dipertahankan menjadi sistem kepercayan karena di sana selalu ada tabu.
Tabu bisa melumpuhkan daya tindak dan daya cipta manusia, membuat rakyat jajahan tetap lemah sehingga bisa dikendalikan terus-menerus.

Tuanku Nan Rinceh, yang kemudian berhasil membentuk sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai gerakan pemurnian Islam, pada akhirnya berhasil menyatukan visi-visi perjuangan untuk melawan Belanda. Gerakan kaum padri ini, kemudian dipimpin Tuanku Imam Bonjol, berjuang tidak hanya angkat senjata. Mereka memperkenalkan nilai-nilai agama Islam sesuai syariat Islam. Bersamaan dengan itu, agama Islam memberi makna kewajiban religius yang lebih mendalam, yang bukan berupa paksaan atau larangan, melainkan berupa hal yang baru, yakni ekspresi cita-cita positif kebebasan manusia. Tapi, gerakan padri menanamkan nilai-nilai agama Islam itu dengan sangat keras, karena masyarakat pada zaman itu terlanjur menjadi jahiliyah akibat penjajahan Belanda.

Baca juga: Sejarah Pidori di Tapanuli bagian Selatan (2)  http://www.gapuranews.com/sejarah-pidori-di-tapanuli-bagian-selatan-2/

Gerakan pidori yang mampu mengubah masyarakat mencemaskan bagi kekuasaan Belanda. Gerakan itu muncul berbarengan dengan paranoia yang menghantui pemerintah kolonial Belanda ketika Islam di jazirah Arab menyebar begitu pesat hingga ke Asia. Kabar bahwa Abd al-Mutallib, yang dikenal sangat anti terhadap Kristen, ditunjuk Sultan Kekaisaran Ottoman, untuk menjadi Syarif di Mekkah membuat bulu kuduk para pejabat Inggris dan Belanda berdiri.

Malet, seorang pegawai Inggris yang bertugas di Kairo, mengirimkan telegram ke London yang berbunyi, ”Hijaz akan digenangi dengan darah… karena kebencian buta Abd al-Mutallib terhadap orang Kristen, orang asing, dan orang India.” Kasak-kusuk tentang konspirasi global Islam pun menyebar di antara para pegawai Eropa di Timur Tengah. Pada 1881, dari Jeddah, James Zohrab, pegawai konsulat Inggris, menuliskan surat bahwa terdapat secret society yang mencakup umat Islam dari sejumlah negeri, dari Timur Tengah hingga Jawa, yang berencana memulihkan kekhalifahan.

Di Minangkabau, gerakan padri diidentikkan pemerintah kolonial Belanda dengan bagian dari gerakan Arab untuk membangun kekhalifahan yang kuat di Sumatra. Kesimpulan ini berdasarkan asumsi dari laporan mata-mata Belanda yang ditempatkan di Mekkah, yang menyebut banyak keturunan Minagkabau belajar Islam langsung dari Abd al-Mutallib di Mekkah. Karel Frederik Holle, penasihat kehormatan pemerintah Hindia-Belanda untuk persoalan pribumi, punya peran besar untuk menguatkan paranoia pemerintah colonial Belanda.

Karena itu, gerakan padri menjadi prioritas utama untuk dibasmi dengan segala macam cara, mulai dari memerangi lewat berbagai pertempuran sampai pada taktik busuk untuk mengadu domba. Tapi, karena kaum adat Minangkabau tidak berkutik di hadapan pejuang-pejuang padri sehingga tak bisa diandalkan untuk diadu domba, penguasa kolonial Belanda di Batavia mencari jalan lain. Pilihannya, melawan penyebar agama Islam dengan menyebarkan para misonaris yang bekerja berpatokan pada hasil penelitian para antropolog seperti Dr. H.N. van der Tuuk.

Ketika para misionaris diterjunkan Pemerintah Hindia Belanda dengan modal hasil penelitian antropologi, dunia ilmu pengetahuan masih terkungkung dalam pandangan sempit yang memosisikan antropologi sebagai bagian yang sah dari seluruh bangunan sciences. Karena itu antropologi dipandang sebagai disiplin ilmu dengan kemampuan generalisasi yang luas, yang bisa menjelaskan apa saja yang dilakukan manusia dalam masyarakatnya.

Pada zaman itu, segala ide tentang kebudayaan manusia diperlakukan sebagai semacam hukum gravitasi untuk bidang humaniora dan ini menjadi dasar pengetahuan para ilmuwan Eropa yang lebih dikenal sebagai pengagum Nederlandosentrisme. Nerderlandosentris memaksa para ilmuwan senantiasa berpatokan pada hasil-hasil temuan ilmuwan dari Eropa yang kuat dipengaruhi kepentingan politik Pemerintah Belanda di wilayah jajahan. Tapi, misonaris dari berbagai perkumpulan gereja di Eropa, terutama Gereja Ermello di Belanda, tak bisa berkutik di wilayah Minangkabau. Kuatnya pengaruh padri tidak hanya di bidang agama, tapi juga dalam segala sektor perekonomian yang kemudian membuat Belanda semakin terdesak dan tertekan.

Belanda yang merugi pasca kenacuran VOC tak memperoleh keuntungan apapun di wilayah Minangkabau, malah selalu merugi akibat pertempuran dengan pejuang padri. Christine Dobbin dalam bukunya, Islamic Revivalism in a ChangingPeasant Economy, sebuah study tentang pergolakan social di Minangkabau selama periode 1784-1847, menyimpulkan bahwa pemberontakan yang dilakukan kaum padre terhadap Belanda didorong perubahan situasi perekonomian daerah akibat melonjaknya nilai ekonomi ekspor kopi dan hasil-hasil bumi. Minangkabau menjadi pusat dari segala geliat perekonomian, menampung segala jenis hasil kebun terutama kopi dan bahan tambang, lalu menjualnya kepada para pedagang yang datang dari jazirah Arab dan Hadramaut.

Pejuang padri mengumpulkan komoditas-komoditas itu dari kaum pedagang asal Minangkau yang bepergian ke wilayah Utara– wilayah masyarakat Batak di Tabagsel. Kaum-kaum pedagang Minangkau itu, dalam perkembangannya saat ini menjadi masyarakat diaspora Minangkabau yang disebut masyarakat Daret, tumbuh pesat secara ekonomi di lingkungan masyarakat Batak karena menguasai jalur sector-sektor produksi. Tingginya tingkat kemakmuran pedagang Minangkau itu membuat Pemerintah Hindia Belanda menjadi punya cukup alasan untuk mengadu-domba antara Minangkabau dengan Batak.

Ketika adu domba itu dilakukan, Pemerintah Belanda memandang masyarakat Batak sebagai masyarakat barbar. Sebagai masyarakat barbar, masyarakat Batak diposisikan sebagai masyarakat yang paling layak untuk di-Islam-kan oleh pejuang-pejuang pidori. Karena itu, segala upaya untuk melemahkan perjuangan padri dilakukan, termasuk menciptakan sebuah fiksi yang seolah-olah kenyataan tentang pembantai manusia oleh padri di wilayah Batak, di lingkungan masyarakat beradat Mandailing dan Angkola. Tapi, masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola bukan masyarakat barbar karena telah beragama Islam, dan mereka tidak mudah diadudomba dengan sesama ummat Islam. (bersambung/gr)

Foto: Budi Hatees (ist)
Foto: Budi Hatees (ist)

*Biografi Ringkas

BUDI HATEES, lahir sebagai Budi P. Hutasuhut di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada 3 Juni 1972. Menulis karya cerpen, sajak, novel, dan esai-esai tentang masalah social dan kebudayaan yang dipublikasikan di Kompas, Koran Tempo, majalah Tempo, Horison, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaruan, Koran Sindo, dan lain sebagainya.

Pernah bekerja sebagai dosen dan mengampu mata kuliah Ilmu Jurnalistik, Ilmu Komunikasi, dan penulisan kreatif di Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, dan Universitas Saburai. Pernah bekerja sebagai wartawan dan menjadi konsultan media internal di lingkungan pemerintah daerah, lembaga Negara, dan sejumlah lembaga swasta hingga saat ini.

Kini menetap di Kota Bandar Lampung, terlibat dalam sejumlah penelitian tentang masalah social dan kebudayaan dalam program pemerintah-pemerintah daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *