Lindungi Adat dan Budaya, Ormas LMI Meminta DPRD Sulut Keluarkan Perda

  • Whatsapp
Foto ilustrasi: Tarian Kabasaran, sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa (ist)

UNTUK perlindungan Adat dan Budaya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ormas Laskar Manguni Indonesia (LMI), meminta DPRD Sulut agar mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan Adat dan Budaya. Sebab, LMI menilai tidak adanya ornamen-ornamen yang menggambarkan secara khusus nuansa budaya di Sulut.

“Untuk itu kami berinisiatif dengan memanggil ahli yang mengerti tentang budaya, kita bikin tim, membuat acuan dan logo-logo yang ada dari waktu-waktu yang sudah lalu di munculkan kembali agar kami bawa ke DPRD Provinsi, karena mereka punya hak inisiatif untuk melahirkan perda ini,” ujar Tonaas Wangko Hanny Pantouw kepada wartawan, Senin (7/3/2016).

Muat Lebih

Foto ilustrasi: Tarian Kabasaran, sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa (ist)
Foto ilustrasi: Tarian Kabasaran, sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa (ist)

Pantouw mengatakan, bahwa ornamen-ornamen yang ada di Sulut, terutama di Hotel-hotel dan mall-mall di Manado yang tidak mencerminkan lambang-lambang daerah sebagaimana di daerah-daerah lain. Menurut Pantouw, kalau ini terus dibiarkan lama-lama Sulut akan kehilangan identitas daerahnya sendiri.

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatakan menerima apa yang menjadi aspirasi dari LMI dan akan meneruskan kepada anggota DPRD yang lain khusunya Badan legislasi untuk dikaji lebih lanjut. “Ini harus dibicarakan di badan legislasi dan harus masuk di prolegda lalu dibahas untuk menjadi perda,” ujar Angouw.

Senada dengan Angouw, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang mengatakan, bahwa hal ini merupakan usulan yang positif dan meminta agar ketua DPRD Sulut memberikan perhatiannya. “Mekanisme harus jalan dari hari ini sejak dimasukkannya usulan, dan berproses sehingga dalam jangka waktu 6 bulan kedepan Sulut telah memiliki perda ornamen daerah,” tegas Mewengkang.

Anggota Komisi I DPRD Sulut, Jems Tuuk juga menyampaikan hal yang sama. “Saya mendukung dan meminta agar ini segera di proses dan dalam waktu enam bulan sudah jadi perda,” kata Tuuk.

Dalam pertemuan tersebut, LMI menyerahkan buku kajian tentang ornamen daerah kepada ketua DPRD Sulut serta memberikan pakaian seragam LMI Kepada Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, Ketua komisi I, Ferdinand Mewengkang, dan anggotanya, Jems Tuuk dan Rocky Wowor, serta Sekretaris Komisi IV, Fanny Legoh. (md/gr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *