Langkah KKP Pulihkan Bisnis Budidaya Kerapu Di Masa Pandemi

oleh -39 views
Usaha Budidaya Kerapu

JAKARTA (10/11) – Saat webinar bertema Usaha Budidaya Kerapu di Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Senin (9/11/2020),

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong agar selama pendemi, bisnis ikan kerapu terus berjalan karena merupakan salah satu komoditas ekspor kelautan dan perikanan nasional.

“Memang di masa pandemi covid ini, terus terang saja diawal-awal kita banyak mengalami permasalahan, khususnya untuk budidaya dan juga lebih khusus lagi mengenai ekspor kerapu,” ujar Slamet.

Ia menjelaskan bahwa kendala budidaya kerapu yang terjadi pada saat awal pandemi diantaranya terkait logistik, sarana dan prasarana, transportasi dan lainnya. Selain itu, kondisi pasar baik lokal maupun ekspor juga terkendala. “Namun semakin kesini, masalah tersebut sudah mulai pulih walaupun belum sepenuhnya normal kembali seperti dulu-dulu sebelum pandemi. Ini yang harus betul-betul kita dongkrak kedepan,” tuturnya.

Lanjut Slamet, upaya-upaya pemerintah dalam mendongkrak kembali budidaya kerapu cukup banyak. Diantaranya, melalui Ditjen Perikanan Budidaya, KKP sudah mengeluarkan surat ederan terkait dengan SOP untuk penanganan ekspor kerapu pada saat era pandemi ini. Selain itu, bantuan langsung berupa benih berkualitas dan induk unggul kerapu yang diproduksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga terus ditingkatkan.

BACA JUGA BOS:   Usulan Formasi Guru PPPK Diperpanjang Hingga 31 Desember 2020

“Aturan-aturan sekarang sudah memperlakukan satu peningkatan ataupun satu nafas untuk bisa meningkatkan ekspor kerapu yaitu dengan tidak dibatasinya lagi gross-tonnage ataupun ukuran tonase kapal angkut. Dan juga tidak dibatasinya lagi berapa kali keluar masuk kapal-kapal yang mengangkut kerapu hidup untuk ekspor, termasuk juga pelabuhan muat singgah,” jelas Slamet.

Menurut Slamet, hal tersebut menunjukkan dari sisi kebijakan merupakan dukungan yang luar biasa dari pemerintah. “Kita juga terus mendukung pembudidayaan baik kerapu maupun ikan-ikan laut yang lain, seperti kakap, bawal bintang dan lobster,” tambahnya.

Kinerja ekspor kerapu yang mulai berjalan normal kembali akan memicu geliat usaha budidaya kerapu yang dilakukan masyarakat mulai dari pembenihan hingga pembesaran.

“Kita berharap budidaya kerapu bisa bergairah kembali, termasuk benih-benih harus dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya di dalam negeri. Peningkatan produksi budidaya bisa meningkatkan tingkat konsumsi ikan secara nasional pula untuk peningkatan gizi masyarakat untuk mengurangi stunting,” sebut Slamet.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina menjelaskan bahwa BKIPM saat ini juga terus mempercepat dan membantu menyelesaikan lalu lintas ikan hidup agar tetap berjalan dengan baik di masa pandemi ini.

BACA JUGA BOS:   Usulan Formasi Guru PPPK Diperpanjang Hingga 31 Desember 2020

“Kita juga paham bahwa sekarang tidak ada lagi dibatasi gross-tonnage kapal, berapa kali keluarnya. Tetapi kami masih tetap memerlukan informasi dimana dan kapan, supaya teman-teman BKIPM siap di tempat untuk melayani kalau dia akan ekspor misalnya dengan kapal-kapal Hongkong yang ada di pulau-pulau kecil,” imbuh Rina.

Rina memaparkan bahwa ekspor kerapu hidup melalui UPT BKIPM tertinggi adalah ke Vietnam puncaknya pada tahun 2019 dimana lebih dari 10 juta ekor kerapu yang ekspor ke Vietnam. Tetapi di tahun 2020 yaitu hingga bulan Oktober mengalami penurunan yaitu hanya 3 juta lebih ekor saja karena adanya dampak dari pandemi.

“Kalau kita lihat maka ada 5 besar pengekspor kerapu hidup yaitu Vietnam, Malaysia, Hongkong, Thailand dan Brunei Darussalam. Dan yang dikeluarkan itu bukan hanya kerapu hidup saja ada kerapu beku atau kerapu segar beku dimana ekspor terbesar ke Taiwan, Malaysia, Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat,” pungkas Rina.

BKIPM juga telah mengatur alur proses penerbitan sertifikat kesehatan ikan ekspor dan keluar antar area berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Serta, mengatur tentang alur tindakan karantina dan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan ekspor komoditi kakap dan kerapu di atas kapal pengangkut ikan selama pandemi Covid-19.

BACA JUGA BOS:   Usulan Formasi Guru PPPK Diperpanjang Hingga 31 Desember 2020

Ketua Umum Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia, Effendy Wong, pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menghantam pembudidaya. “Sekarang dengan adanya Covid-19 ini, kita terpuruk, saya harapkan pelaku-pelaku usaha budidaya tidak terlalu berpatah hati. Memang saja, saya sadari kita menghadapi ini sekarang. Tapi kita harus antusias kedepan ini harus bisa membaik,” ujarnya.

Effendy berharap kedepannya pangsa pasar lokal untuk ikan kerapu akan terbentuk dan tidak lagi mencari pasar. “Dan harapan saya, pasar lokal ini sangat menjanjikan kedepan. Mari kita bentuk pasarnya, bukan kita menunggu pasar. Jadi istilahnya, bagaimana kita mengadakan promosi-promosi atau sebagainya dan terutama bagaimana cara kita supaya mendorong konsumsi ikan lokal bisa meningkat, terutama ikan-ikan hasil budidaya,” imbuhnya.

Menurut Effendy, memang pertamanya untuk pasar lokal agak sulit karena kerapu termasuk komoditas untuk konsumsi kelas menengah ke atas. Namun, dapat diproduksi dengan biaya produksi rendah. “Kita pikirkan bagaimana caranya membudidayakan ikan untuk menekan biaya produksi. Bagaimana menjaga kualitas benihnya, bagaimana supaya biaya biaya produksinya bisa terendah. Ternyata budidaya kerapu untuk pasar lokal bisa terpenuhi dan sangat bisa memberikan keuntungan juga,” tandas Effendy. (red)