KKP dan Instansi Maritim Bongkar Pagar Laut di Tangerang, Masyarakat Nelayan Beri Apresiasi

TANGERANG– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI AL serta instansi maritim lainnya memulai pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten. Lebih dari 2.500 personel gabungan diterjunkan dalam aksi pembongkaran yang dilakukan secara serentak pada siang hari ini.

Bacaan Lainnya

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meninjau langsung proses tersebut di Pos AL Tanjung Pasir. “Hari ini kita tunjukkan komitmen bersama untuk memulihkan akses laut bagi nelayan yang sudah lama terganggu. Pembongkaran ini merupakan langkah awal untuk memastikan laut kita tetap menjadi ruang yang terbuka dan adil,” ujarnya.

Menurut Menteri Trenggono, pagar laut yang membentang di 16 desa tersebut telah menghambat aktivitas para nelayan lokal selama bertahun-tahun. Meski pembongkaran dilakukan, penyelidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar masih terus berjalan. “Kami sedang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN dan Pemda Banten, untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas,” tegasnya.

Sebanyak 280 armada dikerahkan untuk menarik pagar bambu dengan teknik khusus yang memastikan tidak ada bagian pagar tertinggal di dasar laut. Proses pembongkaran diperkirakan memakan waktu hingga 10 hari. KKP sendiri menurunkan 11 armada, seperti kapal pengawas, URC, tugboat, RIB, sea rider, dan 460 personel.

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, yang turut menyaksikan proses pembongkaran bersama sejumlah anggota DPR lainnya, memberikan apresiasi tinggi atas langkah terpadu ini. “Laut adalah milik bersama, bukan untuk dikuasai oleh individu atau korporasi tertentu. Kami mendukung penuh tindakan tegas ini demi keadilan bagi masyarakat pesisir,” ujar Titiek dari atas kapal TNI AL.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, menegaskan komitmen pihaknya untuk menyelesaikan pembongkaran hingga tuntas. “Ini adalah bukti nyata sinergi semua pihak dalam menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Kami akan pastikan proses ini berjalan lancar tanpa hambatan,” katanya.

Pembongkaran ini diharapkan dapat mengembalikan hak para nelayan untuk melaut dengan bebas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah tersebut. (***)

Pos terkait