MEDAN – Koordinator Forum Aktivis ’98 Sumut, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap menilai elektabilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun drastis jika konflik lahan di Sumut tidak selesai, khususnya kasus petani Desa Sei Mencirim dan Simalingkar A dengan PTPN II yang sudah menjadi isu nasional.
“Jika konflik lahan antara petani Sei Mencirim dan Simalingkar A dengan PTPN II yang telah menjadi isu nasional tidak ada kejelasan dan kepastian, dan tanah yang dijanjikan belum juga diredistribusikan sesuai dengan kesepakatan dan janji pemerintah, bisa dipastikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden dan Gubsu Edy Rahmayadi akan turun drastis”, kata Ikhyar, di Medan, Minggu, 17 Juli 2022.
Ikhyar menambahkan, petani Sei Mencirim dan Simalingkar A merasa “di-PHP” dan “dibola-bola”. “Masyarakàt merasa “di-PHP” dan “dibola-bola”. Presiden bilang sudah perintahkan kementerian terkait dan gubeŕnur agar segera menyelesaikan kasus tersebut. Sementara KSP biĺang sudah keluarkan SK verifikasi faktual untuk redistribusi tanah dan menuding bolanya sekarang ada di Gubernur Sumatera Utara”, tuturnya.
Imformasi yang diterima petani, tambahnya, justru gubernur merasa sekarang bolanya ada di pusat. “Sementara petani dapat imformasi bahwa verifikasi faktual telah dilakukan, tetapi gubernur perlu payung hukum untuk redistribusi tanah, dan bolanya ada di pemerintah pusat. Petani bìngung ucapan siapa yang harus dìdengar dan dipegang dalam kasus ini. Saling lempar tanggung jawab”, ucapnya.
Ikhyar menyindir kementerian dan Gubsu saling lempar tanggung jawab, sèmentara petani tiap bulan harus bayaŕ sewa rumah dan lahan. “Mereka saling lempar tanggung jawab. Sementara uang sewa rumah dan ùang sewa lahan petani Sei Mencirim dan Simalingkar A harùs dibayar. Yang punya rumah dan lahan tidak mau tahu urusan konflik petani. Apa menteri dan gubernur mau ambil alih sewa rumah dan lahan petani tersebut?”, tanyanya.
Baca Juga: 12 Emak-emak Penambang Emas Tewas Tertimbun Longsoran Lubang Galian
Padahal, lanjut Ikhyar, rapat terbatas antara presiden dengan kementerian terkait dan Gubernur Sumatera Utara telah dilakukan berkali-kali selama hampir dua tahun. Bahkan petani juga sudah bertemu Presiden Jokowi di istana dan di Pasar Petisah Medan untuk mengadukan kasusnya.
“Hasilnya kembali janji presiden dan saling lempar tanggung jawab Gubernur Sumut dengan kementerian terkait (KSP, Menteri ATR/BPN, Menteri BUMN), dan Dirut PTPN II”, sindirnya.
Ikhyàr memprediksi, jika sampai 2024 kasus sengketa tanah itu belum juga selesai, bisa dipastikan petani Sei Mencirim dan Simalingkar A akan golput pada pesta demokrasi 2024. “Masyarakat petani Sumatera Utara yang berkonflik dengan PTPN II akan juga bersikap yang sama dengan warga Sei Mencirim”, tegasnya.
Ikhyar mengingatkan, selain hukum, aspek kemanusiaan harus menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik petani dengan PTPN II. “Forum Aktivis ’98 mengimbau kepada Presiden Jokowi, kementerian terkait, dan Gubernur Sumatera Utara agar segera menuntaskan masalah konflik lahan warga Sei Mencirim dan Simalingkar, agar ada kepastian hukum serta kejelasan status tanah yang dipersengketakan. Selain persoalan hukum, aspek kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam solusi konflik petani dan PTPN II”, imbaunya.
