JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya memulihkan kondisi sulit di masa pandemi Covid-19 dengan melakukan transformasi pendidikan dan kebudayaan. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan fokus pemerintah dalam mewujudkan masyarakat maju, bangkit, dan pulih dari situasi krisis pandemi.
“Dalam mendukung visi dan arahan Presiden, sebagai bentuk komitmen untuk membangun SDM yang unggul, Kemendikbud menjadi sektor yang sangat awal dalam melakukan penyesuaian kebijakan dibandingkan sektor-sektor lain dalam menangani pandemi,” terang Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Dalam rangka memperkuat sekolah menghadapi pandemi, Kemendikbud melakukan penyesuaian kebijakan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular, BOS afirmasi, BOS kinerja agar bantuan dapat digunakan leluasa untuk kebutuhan sekolah di masa pandemi. “Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai kuota internet. Sekarang, ketika bantuan kuota internet di bulan lalu sudah cair, sekolah bisa menggunakan alokasi kuota dari dana BOS untuk keperluan yang lain,” jelas Ainun.
“Bulan lalu kami sudah memberikan kuota data internet dengan total anggaran Rp 7,2 triliun, pada penyaluran periode pertama Oktober telah diberikan 35,7 juta bantuan kuota data internet. Kami optimis penerima kuota data internet ini akan terus bertambah seiring dengan akurasi data ponsel dan juga penyelesaian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh kepala sekolah dan pimpinan satuan pendidikan,” ungkap Ainun.
Kemendikbud juga melatih guru agar adaptif dan inovatif dengan menyelenggarakan program Guru Penggerak dan sesi webinar bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selama pandemi yang telah diikuti oleh 150 ribu guru. “Kami ingin guru-guru bisa memberikan layanan pendidikan yang baik,” lanjutnya.
Sesjen Ainun mengatakan bahwa dari aspek pemulihan sebagai bagian dari gotong royong terdapat beberapa capaian dalam periode satu tahun ini yang sudah direalokasi menggunakan anggaran sebesar Rp 4,9 T. Di antaranya adalah untuk menangani pandemi, misalnya mobilisasi relawan Covid-19 nasional, peningkatan kapasitas rumah sakit pendidikan untuk menjadi pusat tes Covid-19, serta pengadaan alat-alat kesehatan.
Bantuan untuk mahasiswa di masa sulit disalurkan dalam bentuk cicilan uang kuliah tunggal (UKT), penundaan UKT, penurunan UKT, pemberian beasiswa, dan bantuan infrastruktur. “Bantuan ini sangat membantu mahasiswa kita,” imbuhnya.
Guna mencegah penyebaran Covid-19, Kemendikbud melakukan pembatalan ujian nasional dan ujian sekolah, menyesuaikan pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Sementara itu, untuk memastikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap berlangsung Kemendikbud menggagas program Belajar dari Rumah di TVRI, menyediakan materi cetak pembelajaran, mengoptimalisasikan Rumah Belajar, dan menerapkan pembelajaran daring bagi perguruan tinggi. “Ini adalah sarana yang harapannya mudah untuk diterapkan bagi orang tua, pendidik, dan peserta didik,” ucap Ainun.
Upaya Kemendikbud untuk mencetak SDM berkualitas dan berdaya saing terus berjalan. Seperti pemberian dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencapai 18,1 juta siswa dan KIP Kuliah sebanyak 200 ribu mahasiswa. Tunjangan bagi guru telah disalurkan kepada 245,2 ribu sasaran penerima tunjangan profesi dan khusus per 31 Agustus 2020. Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PPTV) yan mencakup kemitraan strategi dengan industri, bantuan sarana dan prasarana pendidikan, dan pengembangan dosen praktisi.
Transformasi guru dan tenaga kependidikan yang meliputi pendidikan guru penggerak, program pendidikan profesi guru, Laman Guru Berbagi yang telah diakses lebih dari 40 juta kali, serta program penguatan kepala sekolah.
Pembangunan dan revitalisasi SMK telah menjangkau 14048 SMK yang bekerja sama dengan industri, 272,7 ribu jalinan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, 190,8 ribu industri menjadi mitra SMK, serta 87 bidang usaha mitra industri SMK.
Asesmen diagnosis dilakukan untuk membantu guru menetapkan perlakuan atau strategi yang tepat kepada masing-masing siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kepala Biro Perencanaan, M. Samsuri menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk asesmen dan pembelajaran di tahun 2021 tidak sebesar tahun, yaitu sekitar Rp 155 miliar yang mencakup asesmen kompetensi minimum, pengembangan model, dan kajian. Termasuk di dalamnya, sosialisasi dan pendampingan.
Dalam rangka membangun mental tangguh dan budaya Indonesia yang maju, Kemendikbud melakukan berbagai kebijakan. Pertama, melalui penguatan karater untuk membangun manusia Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, melalui kegiatan Indonesiana di mana sejak digelar tahun lalu, di tahun 2020 diselenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola pertunjukan budaya secara virtual.
Ketiga, pembinaan kemahiran berbahasa dan bersastra yang meliputi Gerakan Literasi Nasional, pemantauan penggunaan bahasa dan sastra terbina, pengutamaan bahasa negara di berbagai lembaga, serta pemetaan bahasa daerah.
“Terdapat 1352 pekerja seni dan 57 kelompok seni dan budaya serta kelas belajar daring seni dan budaya yang aktif berkegiatan selama pandemi,” jelasnya.
Pekan Kebudayaan Nasional yang telah digelar tahun lalu, rencananya akan digelar secara virtual tahun ini. Selain itu, Kemendikbud turut memfasilitasi program kegiatan pemajuan kebudayaan yang diinisiasi oleh masyarakat. Pertunjukan daring, ada yang temanya bapak alm. Habibie, gendang, bedah buku, komik, semuanya melalui daring. Terdapat 252 tayangan seluruhnya dengan jujmlah pemirsa 2,2 juta viewers.
Sesditjen Kebudayaan Fitra Arda mengatakan, Kemendikbud menyiapkan bantuan sebagai apresiasi bagi pelaku budaya yang berpenghasilan kecil. “Kita melakukan pendataan pelaku budaya yang memang terdampak yang penghasilannya 5 juta ke bawah seperti tata panggung, mic, lampu, dan lain-lain,” terangnya.
“Itu kami bantu, satu juta perbulan, dan sudah tahap 1 itu 10 ribu terealisasi dan ada 49 ribu lagi yang akan kami bantu,” imbuh Fitra.
Dalam rangka mengutamakan inovasi demi layanan yang lebih baik, Kemendikbud berkomitmen melakukan pencegahan korupsi serta melakukan reformasi tata kelola dan layanan publik. Di antaranya adalah dengan membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) di 34 provinsi, mengadakan Sistem Pengadaan Sekolah (SIPlah) dan Sistem Integrasi Layanan Kepustakaan (Sikoper), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.
“Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap reformasi tata kelola dan layanan publik setiap tahun terus meningkat. Tahun lalu Kemendikbud mendapat nilai 81,62 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 80,93,” pungkas Ainun. (red)
