DPR: Buruh Yang Di-PHK Butuhnya Makan, Tangguhkan Pelatihan Kartu Prakerja

oleh -337 views
Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta

JAKARTA – Terkait dengan rencana pelatihan Kartu Prakerja melalui platform digital senilai 1 juta rupiah untuk setiap peserta dari total 3,55 juta rupiah manfaat yang akan diperoleh.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyebut bahwa saat ini yang dibutuhkan para buruh yang di PHK, pekerja informal yang kehilangan mata pencaharian karena terdampak Virus Corona adalah pemenuhan kebutuhan pokok bukan pelatihan secara online.

“Konsep Kartu Prakerja sejak awal sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif memberikan solusi langsung berupa lapangan kerja, saat ini di saat banyak masyarakat yang terdampak virus corona dan kehilangan mata pencaharian kok malah akan berikan pelatihan secara online. Ini jelas sangat tidak pas dan hanya akan buang-buang uang rakyat sebesar 5,6 trilyun rupiah yang akan digunakan buat pelatihan. Oleh sebab itu saya minta kepada pemerintah rencana pelatihan kartu prakerja ini untuk ditangguhkan. Lebih baik anggaran 5,6 trilyun rupiah untuk pelatihan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di PHK serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka saat ini butuhnya makan bukan pelatihan,” jelas Sukamta, Kamis (1/4/2020).

Sebagaimana diketahui pemerintah dengan pertimbangan dampak virus corona meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang. Bagi setiap peserta Kartu Prakerja nantinya akan mendapatkan pelatihan secara online senilai 1 juta rupiah yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Belakangan pelatihan secara online ini menjadi ramai diperbincangkan netizen karena salah satu mitra paltform digital adalah Ruang Guru yang notabene salah satu pendirinya saat ini menjadi staf khusus presiden.

“Pelatihan secara online senilai 1 juta rupiah ini pun juga masih menjadi tanda tanya besar, berwujud apakah dan seberapa bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Mestinya dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah. Maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai 5,6 tiliun rupiah ini. Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?” kata Sukamta.

Lebih lanjut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini mengharapkan Pemerintah untuk lebih fokus mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan dan semakin besar. Menurutnya berbagai kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penangan virus corona semestinnya ditangguhkan dan bisa dikerjakan di tahun depan seperti pembangunan ibukota baru serta berbagai proyek lainnya yang tidak bersifat mendesak.

“Kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah sejauh ini kita lihat belum efektif membendung penyebaran virus corona. Ini artinya pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung. Jadi kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada 2 hal, atasi secepatnya virus corona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan kerja terkait Kartu Prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi,” ulang Sukamta.

Doktor lulusan Inggris ini berharap dalam kondisi yang sedang prihatin seperti ini perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk ikut bergotong royong membantu pemerintah mengatasi wabah. Menurutnya perusahaan-perusahaan platform digital dalam situasi virus corona dimana masyarakat diminta tinggal di rumah malah alami peningkatan jumlah pelanggan.

“Dan juga omset secara pesat, seperti Bukalapak, Blibli, Tokopedia, Ruang Guru dan lain-lain. Menjadi tidak elok jika perusahaan-perusahaan yang banyak untung di masa sulit seperti ini malah ikut mencari untung dari program pemerintah”, katanya.