Ditengah Pandemi Covid-19 Pemerintah Harus Jamin Keamanan dan Ketahanan Siber

oleh -211 views
Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meningkatkan ketahanan dan menjamin keamanan siber di tengah pandemi Covid-19 karena saat ini hampir semua kegiatan baik pemerintah atau masyarakat dilakukan secara daring.

“Traffic internet dari rumah dipastikan memadat. Sejauh ini penggunaan media sosial meningkat 40%. Sementara penggunaan aplikasi belajar daring meningkat 5404%. Sedangkan penggunaan aplikasi penunjang kerja dari rumah juga meningkat sebesar 443%,” katanya, Rabu (15/4/2020).

Kondisi itu, dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dapat meningkatkan potensi ancaman siber, termasuk pencurian atau kebocoran data. Meskipun data tren serangan siber cenderung menurun setelah diberlalukan WFH pada bulan Maret, dari Januari-Februari sekitar 28-29 ribu serangan, menurun menjadi sekitar 26 ribu serangan.

“Meskipun begitu peningkatan keamanan siber tetap harus dilakukan, karena bisa jadi tren menurun ini hanya secara kuantitas. Secara kualitas serangan tetap berbahaya, satu saja serangan siber berkualitas dan berhasil menjebol ketahanan siber kita, bisa repot nanti,” imbuh Sukamta.

Karena itu, doktor lulusan Inggris ini menegaskankan bahwa kita khususnya pemerintah jangan sampai lengah. Pemerintah harus serius membuat sistem keamanan siber yang bisa diterapkan terhadap website, program atau aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Indonesia, baik individu, komunitas, korporasi dan khususnya lembaga negara. Jika di China ada Great Firewall, semacam sistem untuk menyensor konten-konten tertentu, maka perlu juga kita di sini membuat sistem serupa. Di sana juga ada Golden Shield Project yang berupa sistem keamanan informasi.

“Indonesia,” lanjut Sukamta, “juga harus punya sistem semacam itu. Bahkan kalau memungkinkan program ketahanan dan keamanan siber dibuat 1 saja, yang mencakup konten dan sistem keamanan sibernya. Diharapkan dengan itu website, aplikasi dan program-program internet yang kita gunakan, baik buatan luar negeri dan dalam negeri, tidak mampu menembus benteng firewall kita, alih-alih mencuri atau mengubah konten.”

Menanggapi masifnya penggunaan aplikasi meeting dan video conference secara daring setelah diterapkannya working from home, Sukamta berharap agar pemerintah, dalam hal ini mungkin BSSN, untuk menyediakan aplikasi khusus berkeamanan tinggi bagi unsur pemerintah dan kelengkapan negara lainnya.

“Kami mengusulkan agar BSSN bisa menyediakan atau bahkan membuat sendiri aplikasi serupa yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintahan, presiden, DPR, kabinet, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Alternatif sementara sekarang ada CloudX buatan Telkomsel anak BUMN Telkom,” ujar Sukamta.

Sukamta menekankan, bahwa penting untuk memastikan keamanan negara dalam ranah siber. Jangan sampai rapat-rapat pengambilan keputusan bocor karena masih menggunakan aplikasi yang tidak cukup aman.

“Kami ingin agar aplikasi yang disiapkan ini memiliki keamanan tinggi standar militer dan kami minta agar bisa diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 pekan ini,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (red)