Jakarta – Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menuai perhatian publik. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan tanggapan tegas terkait situasi ini.
“Kami merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi di lingkungan Kemendiktisaintek. Sebagai mitra kerja, kami mendorong agar ada langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Hetifah di Jakarta, Selasa (21/1).
Hetifah menegaskan pentingnya evaluasi internal yang transparan dan independen untuk menyelidiki tuduhan yang dilayangkan kepada Mendiktisaintek oleh para pegawainya. Ia menekankan, penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan adil.
“Apapun tuduhannya, Kemendiktisaintek harus segera melakukan evaluasi internal secara independen. Transparansi sangat penting untuk membuktikan apakah tudingan terhadap Pak Satryo benar adanya,” jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyerukan pendekatan dialogis dengan para ASN yang menggelar aksi. Menurutnya, membuka ruang diskusi adalah kunci untuk menemukan solusi yang konstruktif.
“Kementerian harus membuka ruang dialog dan melakukan pendekatan persuasif kepada pegawai yang merasa dirugikan. Jangan sampai masalah ini justru makin memperkeruh suasana kerja,” tambah Hetifah.
Ia berharap agar permasalahan internal ini tidak mengganggu kinerja kementerian, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Kami sangat berharap konflik ini dapat segera diselesaikan dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya.
Ketika ditanya soal kemungkinan Komisi X memanggil Mendiktisaintek secara khusus, Hetifah menyebut bahwa Komisi X DPR RI akan menggelar rapat kerja (Raker) bersama kementerian pada 22 Januari 2025. Agenda rapat mencakup evaluasi kinerja dan isu strategis, termasuk masalah demonstrasi ASN.
“Dalam rapat nanti, isu-isu seperti ini pasti akan menjadi perhatian. Namun, Raker bukan hanya untuk membahas satu kasus saja, melainkan juga agenda strategis lainnya,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa DPR akan selalu menerima dan mencermati aspirasi masyarakat, termasuk pengaduan dari ASN.
“Kami di DPR berkomitmen untuk menjaga agar setiap persoalan diselesaikan secara bijaksana dan tidak mengganggu program yang telah direncanakan,” tegas Hetifah.
Aksi demonstrasi yang terjadi pada Senin (20/1) ini memunculkan berbagai tudingan, termasuk dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Mendiktisaintek. Spanduk yang dibawa para pegawai turut mempertegas keresahan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.
“Permasalahan ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, agar ke depan tidak ada lagi gesekan yang merusak harmoni kerja di lingkungan kementerian,” tutup Hetifah. (RKL)