PERJALANAN RUU Kebudayaan cukup panjang dan berliku. Betapa tidak, RUU Kebudayaan yang sedang dibahas oleh Panja ini sudah dibahas oleh anggota DPR RI sejak tahun 2007 sampai 2014, namun gagal. RUU inisiatif DPR RI ini kembali diserahkan ke Baleg DPR RI pada September 2014. Karena itu diharapkan tidak mengekang seniman, pegiat seni dan kreatifitas seni. Sebaliknya akan menjadi dasar hukum untuk pengembangan seni menuju masyarakat yang beradab.

relif cadi borobudur

Hal itu dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam dalam diaskusi forum legislasi ‘RUU Kebudayaan’ bersama budayawan Radhar Panca Dahana dan sejarawan UI Bondan Kanumoyoso di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (25/8/2015).

“RUU ini terakhir dibahas pada Juli 2014 lalu tapi kehabisan waktu, dan baru pada September 2014 diserahkan ke Baleg DPR RI dan pada Agustus ini menjadi keputusan sebagai hak inisiatif DPR RI. UU ini diperlukan, karena UU terkait seperti UU Film, UU Cagar Budaya, dan UU Pariwisata belum ada induknya,” tegas Ridwan.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf membutuhkan Rp 1,5 triliun untuk pengembangan 16 industri kreatif yang akan dilakukan Menkeraf. Hal itu terkait Presiden Jokowi pada tahun 2019 menargetkan pariwisata leading sektor untuk pendapatan negara tertinggi. “Kalau UU ini berhasil maka devisa negara ditargetkan meningkat, dan pariwisata akan berkembang pesat,” ujarnya.

Menteri Pariwisata Arif Yahya sendiri mengajukan anggaran Rp 4,5 triliun dari sebelumnya Rp 2 triliun dengan menargetkan 2 juta turis asing dan 20 juta turis domestik pada tahun 2016. “Jadi, tantangan ke depan perlu UU yang memayungi semua kategori seni, budaya dan pariwisata termasuk film dan industri kreatif lainnya. Thailand dengan film Cian May, ternyata menjadi promosi pariwisata di dunia,” kata Ridwan.

Substansi RUU Kebudayaan merupakan penjabaran UUD NRI 1945 (Pasal 18B, 28,29,32, dan pasal 36), berlandaskan Pancasila dan secara substansi menjangkau kebutuhan dan perkembangan jaman. Luas Indonesia terdiri dari 5.193.252 Km2 yang terdiri dari atas 1.890.754 Km2 luas daratan, dan 3.302.498 Km2 luas lautan. Luas daratan Indonesia hanya sekitar 1/3 dari luas seluruh Indonesia sedangkan 2/3-nya berupa lautan. “Ini yang harus dijangkau oleh UU Kebudayaan ini,” pungkasnya.

Menurut Radhar Panca Dhana (RDP), pemerintah sejak dulu tidak mau ikut camur tangan dan seniman juga menolak diiintervensi. Baik di era Soekarno, Soeharto (Kejagung melarang buku Pramudya Ananta Tour itu sebagai intervensi pemerintah?” tanya Radar.

Yang menjadi pertanyaan kata Radar, siapa yang bisa merumuskan kebudayaan? Ada Candi Borobudur, Prambanan, artefax, dan tempat-tempat bersejarah masa lalu itu merupakan produk kebudayaan, sehingga kebudayaan itu yang memproduksi sesuatu. Sekarang seperti pabrik-pabrik, industri dan era yang melahirkan kita seperti saat ini. “Jadi, tak ada yang bisa merumuskan kebudayaan itu. Sedangkan peninggalan sejarah itu produksi nenek moyang, bukan kita. Bukan Orde Lama, bukan Orde Baru,” tambahnya.

Seoharto memasung pemikiran dan imajinasi rakyat, maka lahirlah generasi sekarang ini. Bahwa kebudayaan yang buruk akan menghasilkan produk yang juga buruk; birokrasi dengan mental korup: maka dibutuhkan mental, pola-pikir (maindset), spirituality, morality, norma dan setetika, tapi hal itu tak bisa diperbaiki dengan RUU ini.

Karena itu kata Radar, gagasan kebudayaan itu terdiri dari 5: value (nilai), norma, mentality (moralitas), etika, dan estetika (mempunyai kapabilitas untuk apresiasi produk-produk orang, bangsa lain, kalau tidak, estetikanya rendah. Namun merubah maindset itu dibutuhkan 150 tahun.

“Dan, yang bisa merubah lembaga negara adalah tradisi (keluarga) dan agama (pesantren, masjid, ulama, kiai, ustadz, ajengan, teuku) dll. Tapi, ketiganya itu kini macet pada penciptaan budaya. Sebab, kalau penciptaan itu sama dengan kita belajar ke London, AS, Perancis, tapi sepulangnya dari Barat, lupa dengan Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Madura dan lainnya, meski sudah lulus S3,” tuturnya.

Sama halnya dengan Mendikbud yang menganggarkan Rp 400 triliun untuk pendidikan. Tapi, sayang katanya, anggaran tersebut justru untuk membodohi anak-anak. Karena itu, para seniman kita tak berpikir impact, akhirnya banyak seniman mengejar dampak ekonomisnya. “Wani piro? Ini semua menjadi koplo di mana-mana,” ungkapnya.

Lalu apakah perlindungan terhadap film? “Film itu justru menjadi senjata utama untuk diplomasi kebudayaan. Maka di Barat film justru diback up oleh negara, sehingga berbagai kebutuhan film digratiskan dan bagaimana film Hollywood menjadi tuan rumah di negeri orang, sehingga film Indonesia pun kalau bisa menjadi tamu di negerinya sendiri. “AS berkepentingan film-nya menjadi tuan rumah di seluruh dunia,” jelas Radar.

Namun Bondan mengapresiasi pembahsan RUU ini, karena memang belum ada UU yang baru, yang fokus pada pengelolaan kebudayaan. Sebab kebudyaaan itu bukan saja merawat, memlihara, konservasi, dan mempertahankan, tapi juga harus pengembangan kembali budaya masyarakat. Baik di darat, laut, udara, pegunungan, hutan dan sebagainya.

Berbicara ketahanan kebudayaan menurut Bodan, bukan saja ekonomi tapi juga politik, sehingga UU Kebudayaan ini tak hanya diformalkan tapi harus diinstitusikan. Tapi, perlu pembahasan yang komprehensif, diatur secara esensial dan bukan secara administratif saja. “Seperti memori kolektif masyarakat, kalau tidak esensial, maka akan hilang, maka para seniman, pegiat seni, harus dilibatkan secara fleksibel dalam membahas UU ini agar menjadi payung, guiden, arahan dan semangat untuk menyediakan satu ruang bagi seniman yang belum tertata dengan baik,” tambahnya.

Itulah kata Bondan, yang seharusnya menjadi fokus UU Kebudayaan dengan memberi ruang kepada masyarakat seperti lahan yang subur yang akan menjadi harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. (gr)

Foto ilustrasi (ist)

 

TINGGALKAN KOMENTAR