Foto ilustrasi: Relif Gajah (ist)

PANITA Kerja (Panja) Komisi X DPR tentang RUU Pengelolaan Kebudayaan mengakui kesulitan memaknai kebudayaan secara konsep sesuai pikiran budayawan ketimbang memahami sebagai bentuk diskursus dan exercise diskusi tetap pada budaya.

Foto ilustrasi: Relif Gajah (ist)
Foto ilustrasi: Relif Gajah (ist)

“Definisi kebudayaan itu sangat luas, sulit untuk dikerucutkan dan dirumuskan definisinya,” ujar wakil ketua Komisi X, Abdul Fikri Faqih, kepada wartawan parlemen, Selasa (21/6/2016). “Justru substansi pengelolaan itu lebih mudah diatur dan lebih jelas indikatornya secara kuantitatif / jumlah.”

Karena itulah ia sangat mengapresiasi adanya masukan dari seluruh masyarakat adat, yang beraneka ragam ciri khas etnik masing-masing saat Panja kunjungan kerja ke beberapa daerah.

Seperti di Sumatera Barat, misalnya, Gubernur Iwan Prayitno mengungkapkan persetujuannya atas RUU Pengelolaan Kebudayaan demi menjaga hal-hal bersifat plural di antara masyarakat yang majemuk dan beragam untuk dilestarikan dan bahkan dikembangkan secara modern.

“Ini juga sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 18 yang memberikan suatu kesempatan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan adat dan ciri khasnya masing-masing. Sehingga UU ini tentunya memberikan peluang keberagaman untuk tetap terpeliharanya dan dilindungi. Dengan demikian pelestarian adalah merupakan upaya dinamis berbagai pihak meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan,” jelasnya.

SUMBAR

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kebudayaan bisa menjaga dari hal-hal yang sifatnya plural, masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam, serta dapat melestarikan adat bangsa Indonesia sebagai ciri khas etnik masing-masing pribadi Indonesia.

“Hadirnya RUU tentang Pengelolaan Kebudayaan ini kami sangat setuju dan harapan kami bisa menjaga hal-hal yang sifatnya plural, masyarakat yang majemuk dan keberagaman, termasuk memelihara adat sebagai ciri khas etnik masing-masing pribadi Indonesia,” kata Gubernur Sumbar Iwan Prayitno saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Jumat (17/06/2016)

Dalam pertemuan dengan Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X guna mendapatkan masukan mengenai materi RUU Kebudayaan tersebut, Iwan Prayitno mengusulkan judul RUU menjadi RUU tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Menurutnya, definisi kebudayaan itu sangat luas, sulit untuk dikerucutkan dan dirumuskan definisinya. Substansi pengelolaan, tandasnya, lebih mudah diatur dan lebih jelas indikator secara kuantitatif.

“Kebudayaan lebih banyak kualitatifnya untuk diungkapkan, kuatir tidak melengkapi dan tidak mengcover seluruh makna kebudayaan. Daripada ribut untuk menkonkritkan konsep kebudayaan secara utuh sesuai dengan pikiran para budayawan, mungkin lebih bagus bila berkembang sebagai bentuk diskhusus dan exercise diskusi tetap terjadi pada kebudayaan, tetapi kalau pengelolaan jelas indikatornya,” terangnya. (rld/gr)

TINGGALKAN KOMENTAR